Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja_RKPD) Kota Yogyakarta
tahun anggaran 2016 dibuka Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti di Grha
Pandawa Balaikota Yogyakarta, Selasa, (24/3). Selanjutnya, mulai
tanggal 26 Maret 2015 hingga 7 April 2015 nanti, akan dilaksanakan
pembahasan Renja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Walikota dalam sambutannya mengatakan Undang Undang tentang
pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan otonomi kepada daerah
untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Agar
aktivitas pemerintah dan pembangunan berjalan baik maka dibutuhkan
kecermatan dalam menentukan arah dan langkah menyusun program yang baik
dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Mutu perencanaan yang tinggi akan mampu menjamin keberhasilan suatu
program. Dan sebaliknya perencanaan dilakuka dengan kurang cermat dan
asal-asalan maka bisa dipastika kinerja program akan sangat rendah
bahkal gagal sama sekali,” ujar Walikota.
Walikota mengingatkan keberhasilan mendapat WTP 5 kali berturut-turut
dan LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 mendapat nilai B dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara harus menjadi cermin
peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayan publik di kota
Yogyakarta.
Walikota menambahkan keberhasilan itu tidak terlepas dari perencanaan
. Perencanaan menurut Walikota, memegang peranan yang sangat penting .
Selain itu sistem perencanaan yang dilakukan bertahap agar mengerucut
pada kebutuhan riil masyarakat sehingga hasil pembangunan langsung
diraskan oleh masyarakat.
“Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat saya berharap dokumen
perencanaan pembanguan yang dihasilkan mnanti benar-benar dapat
menggambarkan kebutuhan masyarakat dan menjadi panduan arah pembangunan
bagi pemerintah kota Yogyakarta selama tahun 2016,” harap Walikota.
Walikota juga berharap program kegiatan pembanguan tahun 2016 harus
mengarah pada visi pembanguan tahun 2012-2016 yakni Terwujudnya kota
Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusi.
Pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan
lingkungan dan ekonomi kerakyatan.
Walikota menegaskan dalam bermusyawarah merencanakan dokumen
pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip
kebersamaan, keadilan, dan berwawasan lingkungan. Pemiikran kearah
pembanguan yang komprehensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Edi Muhamad menjelaskan
pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2016 diprioritaskan pada 7 bidang
yakni Sosial budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi,
Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur, Lingkungan hidup dan
pemanfaatan ruang, serta Kinerja aparatur dan birokrasi.
Edi menjelaskan pembangunan bidang Sosial Budaya (Prioritas 1)
akan lebih ditekankan pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)
dan penanggulangan kemiskinan. Bidang Kesehatan (Prioritas 2), penekanannya pada meningkatkan angka harapan hidup dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.Bidang Pendidikan (Prioritas 3),
Edi mengatakan akan ditekankan pada terwujudnya pendidikan inklusif
untuk semua, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya baca dan
peningkatan kunjungan ke Taman Pintar. Bidang Pertumbuhan Ekonomi (Prioritas 4) diberi penekanan pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan penurunan angka pengangguran.
Pembangunan Wilayah (Prioritas 5), Pemkot Yogyakarta membangun
wilayah dan meningkatkan Infrastruktur dengan menekankan pada
optimalisasi pelimpahan kewenangan untuk peningkatan kualitas
pembangunan di wilayah. Juga, menydiakan sarana prasarana perkotaan yang
memadahi seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), air
limbah, drainase, persampahan san sarpras perhubungan.
Di bidang Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang (Prioritas 6),
Kepala Bappeda itu menjelaskan penekanan di bidang ini adalah
pengendalian penataan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta,
penataan Kawasan Sungai, peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP),
pengurangan pencemaran air dan udara serta penguragan resiko bencana
alam dan kebakaran.
Sedangkan, Kinerja Aparatur dan Birokrasi (Prioritas 7) ditekankan
pada peningkatan akuntabilits kinerja pemerintah, mempertahankan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta Peningkatan Indeks
Kepuasan Masyarakat. Dalam bidang ini permasalahan yang dijumpai adalah
kurang optimalnya kinerja individu aparatur. Selain itu, rasio Polisi
Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami tern perkebangan menurun.
Juga, persentase linmas per jumlah 10.000 pendudk mengalami tren
menurun.
Permasalahan ini akan diakomodir melalu program peningkatan
kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. Pelayanan
pengadaan barang dan jasa. Peningkatan manajemen pnyelenggaraan
pemerintahan. Peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan.
Peningkatan sistem pengawasan internal. Pengamanan penerimaan pajak
daerah dan pengelolaan anggaran daerah. Pengendalian belanja daerah dan
pengelolaan dan perimbangan. Pengembangan data informasi. Pengembangan
komunikasi, informasi dan media massa.Peningkatan SDM, Pelayana
administrasi kepegawaian dan lain sebagainya.
Musrenbag Kota Yogyakarta untuk menyusun RKPD ini selanjutnya akan
dilakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 dari tanggal
26 sampai dengan 7 April 2015.
Hadir pada Musrenbang Kota Yogyakarta, ketua LPMK, Para Lurah Camat
ke Kota Yogyakarta, Akademisi, LSM, Tokoh Masyarakat. Nara sumber yang
dihadirkan Kepala Bapedda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, Ketua DPRD Kota
Yogyakarta, dan dari Bappeda DIY. (@mix)
Humas Kota Yk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar